RT 010 / RW 02

      Sehubungan dengan semakin meningkatnya angka jumlah Penderita penyakit DBD ( Demam Berdarah Dengue ) yang ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegepti, Pemerintah telah melakukan berbagai hal, salah satunya adalah membentuk Petugas Pemantau Jentik yang disingkat JUMANTIK yang bertugas melaksanakan tindakan preventif terhadap berkembangbiaknya myamuk penyebab DBD tersebut.

• Petugas menggunakan kaus berwarna merah putih dengan bertuliskan 3M (Menguras, Menutup, Mengubur) di punggungnya.
• Petugas dilengkapi dengan Tanda Pengenal yang sah.
• Petugas bersikap ramah dan sopan serta bertutursapa yang santun ketika berhadapan dengan Warga.
• Petugas tidak meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Warga karena mereka melaksanakan Tugasnya sebagai bentuk rasa peduli Sosial pada Masyarakat.

NO	NAMA	WILAYAH	ALAMAT
1	NY. RACHMAT SETIAWAN	RW 02	RASELA I
2 3	SRI WAHYUNI HANDAYANI EMI SWARMI	RT 001	RASELA I
4 5	AWI KASIMAN	RT 002	RASELA VI
6 7	ATIKAH LIE MIE JIENG	RT 003	RASELA I
8 9	HJ. NURYATI NY. JAYA RENDRA	RT 004	RASELA I
10 11	MARNI SUTADI	RT 005	RASELA I
12 13	SULASTRI KOMARIAH	RT 006	RASELA I
14 15	AYI PUSPITASARI NY. PAULA D.	RT 009	RASELA II
16 17	NY. RUKINI S. MUDJI RAHAYU	RT 010	RASELA VIII
18 19	AGUS SUPRIYANTO SURATNO	RT 011	RASELA IX
20 21	SOLEH ANDIKA	RT 012	RASELA XI
22 23	RUMIYATI ROHANINGSIH	RT 013	RASELA XII
24 25	HASNAH FEBRITA IRAWATI	RT 014	RASELA I
26 27	JUHENI JULIANTI	RT 015	RASELA I
28 29	TRI JULIASTUTI ANDI LOMO	RT 016	RASELA I
30 31	SUTISNA YUNITA TJANDRA	RT 017	RASELA I
32 33	ANTON GERUNG -	RT 018	RASELA I

Sumber : Kompas.com Senin, 16 Februari 2009 | 20:16 WIB
Penulis: Pingkan E Dundu

IMB adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun yang dapat diterbitkan apabila rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspek planologis, aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan dan aspek lingkungan.
Untuk menerbitkan IMB diperlukan waktu untuk pemeriksaan dan penelitian secara administratif dan teknis. Mengingat keinginan masyarakat untuk dapat melakukan pembangunan secepatnya maka Dinas menerbitkan dan memberikan Izin Pendahuluan (IP) yang dapat dipakai untuk melaksanakan kegiatan membangun yang terdiri atas :

IP Menyeluruh
IP menyeluruh yaitu izin yang dikeluarkan sebelum IMB diterbitkan, dimana pemilik bangunan diizinkan untuk membangun sampai selesai seluruh rencananya. 
Izin seperti ini dikeluarkan untuk :
a. Bangunan rumah tinggal sampai dengan 2 lapis tanpa pelanggaran ;
b. Bangunan rumah tinggal yang memerlukan penelitian rencana arsitektur secara khusus (antara lain daerah pemugaran);
c. Bangunan bukan rumah tinggal sampai dengan 2 lapis tanpa pelanggaran dan bebas dari perhitungan konstruksi;
d. Bangunan bukan rumah tinggal dengan bentang konstruksi sampai dengan 13 Meter.

IP Sebagian
IP sebagian yaitu izin yang dikeluarkan sebelum IMB diterbitkan, dimana pemilik bangunan hanya diizinkan membangun sampai dengan tahap-tahap pekerjaan tertentu (misalnya sampai dengan pekerjaan pondasi).
Hal ini terutama disebabkan oleh karena bangunan tersebut perlu penelitian lebih mendalam, dalam bidang konstruksi, instalasi dan perlengkapan bangunan. Izin seperti ini dikeluarkan untuk :
a. Bangunan bukan rumah tinggal bertingkat atau tidak bertingkat yang memerlukan rencana konstruksi;
b. Bangunan bukan rumah tinggal yang memerlukan rencana instalasi dan perlengkapan bangunan.

Izin Persiapan
Izin Persiapan yaitu izin yang dikeluarkan sebelum IMB diterbitkan, dimana pemilik bangunan hanya diizinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat persiapan (misalnya, pemagaran, pemasangan, bowkeet, bowplank). Untuk kegiatan fisik pembangunan hanya dapat dimulai apabila IMB telah diterbitkan

Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
1. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan Dan Kelayakan menggunakan Bangunan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 147 Tahun 2000
"Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Penetapan Keterangan
Rencana Kota ( KRK ) dan Penetapan Izin Pendahuluan ( IP ) Mendirikan
Bangunan pada seksi P2K Kecamatan".

Ketentuan:
Untuk setiap kegiatan pembangunan bangunan di wilayah DKI Jakarta, masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan memperoleh IMB.
Untuk bisa menggunakan bangunan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh IPB dari DPPK DKI Jakarta.
Bangunan yang tidak memiliki IMB akan terkena sanksi yaitu tindakan penertiban. Untuk mendapatkan IMB, pertama pemohon harus datang ke SUDIN Pengawasan Pembangunan Kota Wilayah setempat, di mana bangunan itu akan didirikan, untuk mengajukan PIMB. Sebelumnya terlebih dahulu pemohon harus menyiapkan dan melengkapi berkas permohonan yang akan diajukan.

Persyaratan :
Untuk Bangunan Rumah Tinggal :
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (1 lembar)
2. Foto copy surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut :
a. Sertifikat Tanah
b. Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut
c. Surat Kavling dari Pemerintah Daerah c.q Walikotamadya atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur.
d. Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat.
e. Surat Keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara.
f Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah.
g. Surat Pernyataan dari instansi Pemerintah atau pemimpin proyek Tim Pembebasan tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah
h. Hasil Sidang Panitia A yang dikeluarkan Kantor Pertanahan disertai Surat Pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat.
i. Surat girik, disertai surat pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui lurah setempat.
j. Surat Kohir Verponding Indonesia, disertai pernyataan bahwa Pemilik sudah menempati, menguasai tanah verponding tersebut selama 10 tahun atau lebih, baik sebagian atau seluruhnya dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat.
3. Untuk surat tanah tersebut harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon
4. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, baik yang diisyaratkan.
5. Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar.
6. Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk Bangunan rumah tinggal pada lokasi yang telah dikeluarkan IMB sebagai keterangan pengganti Keterangan dan Peta Rencana Kota tersebut diatas sebanyak minimal tujuh set.
7. Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set.
8. Fotocopy surat izin bekerja sebagai penanggung jawab rancangan arsitektur, kecuali untuk bangunan Wisma Kecil dan Wisma Sedang di daerah bukan Real Estate dan bukan daerah pemugaran.
9. Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota ( TPAK), untuk bangunan rumah tinggal di daerah pemugaran golongan A dan B
Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk bangunan rumah tinggal dengan bentangan struktur yang dominan lebih besar dari enam meter serta foto copy surat izin bekerja Perencanaan Stuktur ( 1 lembar)

Untuk Bangunan Bukan Rumah Tinggal :
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( 1 lembar )
2. Foto copy surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut :
a. Sertifikat tanah
b. Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh Pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut.
d. Fatwa tanah atau rekomendasi dari kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan Setempat.
e. Surat Keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara
f. Surat Persetujuan/penunjukan Gubernur untuk bangunan bersifat sementara, bangunan di atas prasarana, bangunan di atas air atau bangunan khusus.
g. Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah. Surat pernyataan dari instansi Pemerintah atau Pemimpin Proyek/Tim pembebasan Tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah.
3. Untuk surat tanah tersebut harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon
4. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, baik yang diisyaratkan.
5. Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar
6. Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk bangunan yang telah memiliki IMB dan dugunakan untuk kegiatan perbaikan/perubahan dan atau penambahan sebagai pengganti keterangan dan Peta Rencana Kota tersebut minimal sebanyak tujuh set.
7. Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set dan foto copy surat izin bekerja Perancang Arsitektur ( 1 lembar ).
8. Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota ( TPAK) bagi yang disayaratkan.
9. Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk bangunan dan laporan hasil penyelidikan tanah sebanyak minimal tiga set serta foto copy surat izin bekerja Perencana Struktur bagi yang disyaratkan ( 1 lembar ).
10. Perhitungan, gambar instalasi dan perlengkapannya minimla tiga set serta foto copy surat izin bekerja Perencana Instalasi dan Perlengkapannya, bagi yang disyaratkan (1 lembar).

Untuk bangunan tempat ibadah, selain memenuhi kelengkapan persyaratan di atas harus dilengkapi juga dengan surat persetujuan Gubernur.


Copyright 2009 - DISKOMINFO Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Surat Keterangan Tamu
Lokasi Pelayanan : Kantor Kelurahan
Waktu Pelayanan : 1 (satu) hari kerja
Tarif : Gratis 
Untuk mendapatkan Surat Keterangan Tamu harus memenuhi syarat-syarat berikut :
• Surat Pengantar dari RT / RW
• Surat Keterangan Bepergian / Surat Jalan dari daerah asal
• Surat Keterangan Tamu dari Kepolisian dan atau Surat Tanda Melapor Diri (STMD) bagi tamu WNA


2. Surat Keterangan Pindah 
Lokasi Pelayanan : Kantor Kelurahan
Waktu Pelayanan : 1 (satu) hari kerja
Tarif : Gratis 
Ketentuan :
• Pendaftaran Pelaporan Perpindahan dilaksanakan di Kantor Kelurahan
• Sebagai bukti pendaftaran pelaporan perpindahan, diberikan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani Oleh Lurah atas nama Camat
• Perpindahan dalam satu Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah
• Kepindahan ke luar Propinsi DKI disertai dengan pencabutan KK dan KTP oleh Lurah.
Persyaratan :
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pelaporan kepindahan adalah :
• Surat Pengantar RT/RW
• Kartu Keluarga (KK)
• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) bagi Penduduk WNA
• Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) bagi Pendatang WNA.
Prosedur Pelaporan Perpindahan
A. Penduduk berkewajiban :
• Menyiapkan persyaratan sesuai dengan ketentuan
• Melaporkan kepindahannya kepada Lurah
B. Lurah berkewajiban :
• Menerima dan meneliti persyaratan pelaporan perpindahan dari penduduk
• Mencatat data kepindahan ke dalam Buku Induk
• Mengisi Formulir Permohonan Pindah (Model FS-07)
• Menyerahkan Formulir Permohonan Pindah (Model FS-07) kepada penduduk
C. Penduduk berkewajiban :
• Menerima dan meneliti Formulir Permohonan Pindah (Model FS-07) dari Lurah
• Menandatangani Formulir Permohonan Pindah (Model FS-07)
• Menyerahkan Formulir Permohonan Pindah (Model FS-07) kepada Lurah
D. Lurah berkewajiban :
• Menerima dan meneliti Formulir Permohonan Pindah (Model FS-07) yang telah ditandatangani oleh penduduk
• Memproses data Permohonan Pindah dengan Komputer
• Menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah
• Menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada Penduduk.


3. Pelaporan Pendatang Baru 
Lokasi Pelayanan : Kantor Kecamatan
Waktu Pelayanan : 1 (satu) hari kerja
Tarif : Gratis 
Sebagai hasil Pelaporan Pendatang Baru diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru (SKPPB).
Setelah memperoleh SKPPB, pendatang melapor ke Lurah untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi yang berusia 17 tahun ke atas atau bagi yang belum berusia 17 tahun tetapi telah kawin.
Persyaratan :
1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Surat Pengantar dari Lurah
3. Surat Pindah dari Daerah Asal
4. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian Daerah Asal
5. Surat Jaminan Tempat Tinggal dari Penduduk yang telah memiliki 
    Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
6. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi / Sekolah bagi yang akan sekolah

4. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak
Lokasi Pelayanan : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Waktu Pelayanan : -
Tarif : Rp. 50.000,- 



© 2008 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
Terakhir Diperbaharui ( Senin, 16 Juni 2008 )

Hubungi Segera :

Lokasi Pelayanan :
1. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi dan
2. Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Biaya : Rp. 50.000 (Pencatatan),

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta melayani Pencatatan Perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tata cara agama selain agama Islam. Pencatatan Perkawinan didasarkan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, usia perkawinan adalah 19 tahun bagi Pria dan 16 tahun bagi Wanita.

Jika Anda melangsungkan perkawinan dalam usia di bawah 21 tahun, maka Anda harus memperoleh ijin dari orang tua. Apabila Anda masih di bawah 19 tahun bagi Pria dan di bawah usia 16 tahun bagi Wanita, maka harus memperoleh Dispensasi dari Pengadilan Negeri.

Persyaratan :

• Surat Bukti Perkawinan Agama
• Akta Kelahiran
• Surat Keterangan dari Lurah
• Fotocopy KK/KTP yang dilegalisir oleh Lurah
• Pas Foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar
• 2 (dua) orang SAKSI yang telah berusia 21 tahun ke atas
• Akta Kelahiran Anak yang akan diakui/disahkan
• Akta Perceraian / Akta Kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin
• Ijin dari Komandan bagi Anggota TNI / Kepolisian
• Passport bagi WNA
• Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian bagi WNA
• Surat dari Kedutaan / Konsul / Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan (bagi WNA)
• SKK dari Imigrasi (bagi WNA)

• 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Pendaftaran. Jika kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus dengan Dispensasi dari Camat yang harus ditandatangani Camat

• Catatkan perkawinan Anda sebelum 1 (satu) bulan sejak Perkawinan menurut Agama dilangsungkan

 

Pemakaian Ruangan ::

©2009 - DISKOMINFO Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Lokasi Pelayanan : Kantor Kelurahan

Waktu pelayanan : 1 hari kerja

Biaya : Gratis
Data Penduduk yang dilaporkan kematiannya akan dihapuskan dari Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang pernah dimiliki segera dinon-aktifkan secara sistem agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai hasil pelaporan kematian, diterbitkan Kartu Keluarga baru dan Akta Kematian.


Akta kematian dibutuhkan sebagai syarat untuk:

• Mengurus Penetapan Ahli Waris
• Mengurus Pensiunan Janda/Duda
• Mengurus Klaim Asuransi.
• Persyaratan untuk melaksanakan Perkawinan kembali

Persyaratan :

Untuk mendapatkan Pelayanan Pencatatan Kematian harus melengkapi persyaratan berikut  :

• Surat Pengantar RT/RW
• Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit (Visum)
• Fotocopy Kartu Keluarga / Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir Lurah
• Surat Keterangan Tamu/KIPEM bagi yang bukan Penduduk Propinsi DKI Jakarta
• Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) bagi Penduduk WNA
• Surat KeteranganPendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) bagi Orang Asing Penduduk Sementara

©2009 - DISKOMINFO Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lokasi Pelayanan : Kantor Kelurahan

Waktu Pelayanan : 1 hari kerja

Biaya : Gratis

Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya.
Sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

Persyaratan
Untuk memperoleh Pelayanan Pelaporan Kelahiran harus memenuhi persyaratan berikut ini:
• Surat Pengantar RT/RW
• Surat Keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/Dokter/Bidan/Pilot/Nachkoda
• Surat Tanda Bukti Perkawinan Orang Tua (Akta Perkawinan)
• Fotocopy Kartu Keluarga / Kartu Tanda Penduduk Orang Tua yang dilegalisir Lurah
• Surat Keterangan Tamu/KIPEM bagi yang bukan Penduduk Propinsi DKI Jakarta
• Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) bagi Penduduk WNA
• Surat KeteranganPendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) bagi Orang Asing Penduduk Sementara

Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran
Lokasi Pelayanan : Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya
Waktu Pelayanan : 1 hari kerja
Tarif : Rp. 5.000

Akta Kelahiran adalah Akta Catatan Sipil hasil pencatatan peristiwa kelahiran seseorang.


Persyaratan: 
Sangat disarankan mengurus akta kelahiran sesegera mungkin setelah bayi dilahirkan. Adapun persyaratan untuk membuat akta kelahiran adalah sebagai berikut :
• Surat Keterangan kelahiran dari Rumah Sakit / Dokter / Bidan / Pilot / Nakhoda
• Surat Tanda Bukti Perkawinan Orang Tua
• Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah
• Fotocopy Kartu Keluarga / Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir Lurah

Jenis Akta Kelahiran :
Akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran.
Ada 3 jenis akta kelahiran, yaitu :
• Akta Kelahiran Umum : Akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
• Akta Kelahiran Istimewa : Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
• Akta Kelahiran Dispensasi : Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan Program Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran / pencatatan kelahirannya.

©2009 - DISKOMINFO Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Surat Pengantar dari Pengurus RT/RW
2. Kartu Keluarga Lama
3. Surat Nikah atau Akta Cerai bagi yang membuat KK karena perkawinan / perceraian
4. Surat Keterangan Lahir / Akta Kelahiran
5. Surat Pengangkatan Anak
6. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap bagi WNA
7. Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru (SKPPB) bagi pendatang dari luar DKI Jakarta
8. Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindah antar kelurahan dalam wilayah DKI Jakarta

©2009 - DISKOMINFO Kota Administrasi Jakarta Pusat