RT 010 / RW 02
Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar - JAKARTA PUSAT Sekretariat : Jln. Rajawali Selatan VIII No: 2A. Telp : (021) 64712346
Struktur Pengurus RT 010/02 masa periode 2013 - 2016
Struktur Pengurus RT 010/02 masa periode 2013 - 2016.
Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar - Jakarta Pusat
JPK GAKIN
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN
Apakah JPK GAKIN?
JPK GAKIN adalah Suatu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan kepada keluarga miskin melalui pendekatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). Asuransi yang preminya dibayar oleh Pemerintah Profinsi DKI Jakarata dan dari anggaran Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM.
Siapakah Peserta JPK GAKIN?
Apakah JPK GAKIN?
JPK GAKIN adalah Suatu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan kepada keluarga miskin melalui pendekatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). Asuransi yang preminya dibayar oleh Pemerintah Profinsi DKI Jakarata dan dari anggaran Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM.
Siapakah Peserta JPK GAKIN?
- Semua keluarga miskin penduduk DKI Jakarta (KTP DKI) sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta tahun 2002 yang telah diteliti ulang oleh Tim Desa (Lurah, Kepala Puskesmas Kelurahan beserta kader kesehatan), termasuk peserta uji coba pelayanan Gakin tahun 2002 di 5 Kecamatan se DKI Jakarta.
- Penghuni panti sosial yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Bina Mental dan Spiritual Propinsi DKI Jakarta.
Kriteria GAKIN BPS
1. Luas huni < 8 M2 / kapita
2. Jenis lantai rumah terluas tanah atau papan
3. Tidak memiliki sumber air minum
4. Tidak memiliki fasilitas jamban
5. Tidak mampu mengkonsumsi makanan berprotein atau bervariasi
6. Tidak mampu membeli pakaian satu stel setahun sekali untuk setiap anggota rumah
7. Tidak punya asset rumah tangga, seperti : tanah, motor, warung,bengkel, perhiasan berharga dll.
Apakah Hak-hak Peserta?
- Setiap KK miskin dan anggota keluarganya yang terdaftar akan mendapatkan Kartu Berobat Gakin yang telah ditanda tangani oleh Lurah setempat yang merupakan kartu sementara, sampai dikeluarkannya kartu tetap (dilengkapi Foto).
- Dengan Kartu sementara tersebut peserta bisa mendapatkan pelayanan kesehatan disemua Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan disemua Rumah Sakit Propinsi DKI Jakarta termasuk Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit TNI/ Polri sesuai dengan nama yang tercantum didalam kartu peserta.
- Mendapat Informasi terutama tentang Pelayanan Kesehatan.
- Menyampaikan keluhan tentang pelayanan yang diberikan kepada Puskesmas setempat maupun ke Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Unit pengaduan masyarakat dimasing-masing wilayah kota.
- Tidak boleh menyalah gunakan kartu peserta antara lain memberikan/ meminjamkan kepada yang tidak berhak dengan cara apapun dan mencoret-coret / menambahi / mengurangi tulisan pada kartu peserta.
- Setiap pemanfaatan kartu berobat harus memperlihatkan identitas. Di puskesmas membawa Kartu Berobat Gakin Asli dan KTP DKI Jakarta.
- Bila dirujuk ke Rumah Sakit dilengkapi dengan surat rujukan dari Puskesmas.
- Dalam keadaan Emergency/ Gawat Darurat peserta bisa langsung berobat ke RS tanpa rujukan dari Puskesmas dengan melengkapi persyaratan berupa KArtu Berobat Kartu Gakin dan KTP DKI Jakarta.
- Dianjurkan untuk menggunakan RS yang terdekat / dalam wilayahnya kecuali pada kasus-kasus tertentu.
- Mutasi data berupa : Lahir, Mati, Pindah, harus segera di laporkan ke Puskesmas setempat.
1. Sedang dirawat di Rumah Sakit.
2. Surat keterangan tidak mampu dari RT/ RW/ Kelurahan.
3. KK dan KTP DKI
4. Verifikasi oleh Tim Desa dinyatakan Miskin.
5. Pengantar dari Puskesmas Kecamatan/ Kelurahan ke Sudin Yankes Lt.7.
JENIS PELAYANAN
Puskesmas
Pelayanan kesehatan dasar sampai dengan pemeriksaan Spesialis antara lain : Rawat Jalan, Pemeriksaan penunjang tindakan medis sederhana, persalinan normal di kelas III dan pemberian obat-obatan.
Rumah Sakit
- Rawat Jalan
- RAwat Inap kelas III, termasuk persalinan.
- Tindakan medis sampai dengan Operasi.
- Pemeriksaan penunjang bila diperlukan/ dibutuhkan.
- Pemberian Obat-obatan.
Copyright 2009 - DISKOMINFO Kota Administrasi Jakarta Pusat
KTP Keliling
KTP Keliling telah Layani Warga RW 02 Kel. Gunung Sahari Utara.
Sabtu, 15 Mei 2010 Waktu : 09.00 WIB
Disaksikan oleh Lurah Gunung Sahari Utara, Mulyadi S.Sos. beserta stafnya, Ketua RW 02 Rachmat Setiawan, Dekel Gunung Sahari Utara, serta seluruh Ketua RT di lingkungan RW 02. Program layanan KTP keliling telah melayani warga RW 02 Kel. Gunung Sahari Utara pada hari Sabtu, 15 Mei 2010 bertempat di halaman Apartemen Edelweis, jln Rajawali Selatan I. Warga sangat antusias menyambut kedatangan layanan KTP Keliling ini, dikarenakan warga merasa terbantu dan nggak susah-susah / repot-repot lagi datang ke kelurahan. Salah satu warga RT 010, ibu Yenie Susmiani merasa puas dan senang karena KTPnya telah habis masa berlakunya sejak 10 Januari 2010, ternyata hanya dikenakan denda sebesar Rp 10 ribu saja. Harapan warga pelayanan jemput bola dengan proses yang relatif cepat, progam ini hendaknya dilakukan secara rutin. Banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh warga.
DHARANA SEMBILAN ( D-9 ) Guarding & Protecting
DHARANA SEMBILAN ( D-9 ) GUARDING & PROTECTING
- Event Security
- Security Guard
- Executive Protection
Contact Person : 081513131263
Sosialisasi tentang keberadaan petugas Jumantik
Kami sebagai Pengurus Wilayah telah mengantisipasi pula tindakan tersebut dengan cara melakukan Sosialisasi pada warga akan keberadaan Petugas Jumantik agar tercapai hasil yang optimal pada pelaksanaannya di lapangan.
Ciri-ciri Petugas Jumantik antara lain adalah:
- Petugas menggunakan kaus berwarna merah putih dengan bertuliskan 3M (Menguras, Menutup, Mengubur) di punggungnya.
- Petugas dilengkapi dengan Tanda Pengenal yang sah.
- Petugas bersikap ramah dan sopan serta bertutursapa yang santun ketika berhadapan dengan Warga.
- Petugas tidak meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Warga karena mereka melaksanakan Tugasnya sebagai bentuk rasa peduli Sosial pada Masyarakat.
Petugas Jumantik secara rutin setiap hari Jumat, mulai Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai akan mendatangi setiap rumah Warga untuk memeriksa sejauh mana kesiapan Warga menghadapi bahaya terjangkitnya DBD.
Sebagai Petugas yang terlatih dan telah mendapat pengarahan dari ahlinya, Petugas juga akan memberi Pengarahan pada Warga tentang tindakan apa saja yang harus dilakukan guna mencegah meluasnya penyebaran penyakit DBD, sejenis penyakit ganas yang apabila tidak secepatnya diambil tindakan yang tepat dan akurat akan mengakibatkan si Penderita mengalami penurunan jumlah Trombosit secara drastis yang dapat mengakibatkan kematian.
Untuk itu kami menghimbau pada seluruh Warga RW 02 agar dengan sukarela menerima kehadiran Petugas Jumantik di rumah masing-masing, guna meneliti setiap sudut ruangan maupun tempat-tempat tertentu yang menjadi lahan berkembangbiaknya nyamuk Aedes Aegepti, jenis nyamuk yang gemar akan suasana bersih, lembab dan gelap.
Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan demi terlaksananya Program Kesehatan Masyarakat ini, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih.
DAFTAR NAMA
JURU PEMANTAU JENTIK ( JUMANTIK )
WILAYAH RW 02 - KEL. GUNUNG SAHARI UTARA
NO | NAMA | WILAYAH | ALAMAT |
1 | NY. RACHMAT SETIAWAN | RW 02 | RASELA I |
2 3 | SRI WAHYUNI HANDAYANI EMI SWARMI | RT 001 | RASELA I |
4 5 | AWI KASIMAN | RT 002 | RASELA VI |
6 7 | ATIKAH LIE MIE JIENG | RT 003 | RASELA I |
8 9 | HJ. NURYATI NY. JAYA RENDRA | RT 004 | RASELA I |
10 11 | MARNI SUTADI | RT 005 | RASELA I |
12 13 | SULASTRI KOMARIAH | RT 006 | RASELA I |
14 15 | AYI PUSPITASARI NY. PAULA D. | RT 009 | RASELA II |
16 17 | NY. RUKINI S. MUDJI RAHAYU | RT 010 | RASELA VIII |
18 19 | AGUS SUPRIYANTO SURATNO | RT 011 | RASELA IX |
20 21 | SOLEH ANDIKA | RT 012 | RASELA XI |
22 23 | RUMIYATI ROHANINGSIH | RT 013 | RASELA XII |
24 25 | HASNAH FEBRITA IRAWATI | RT 014 | RASELA I |
26 27 | JUHENI JULIANTI | RT 015 | RASELA I |
28 29 | TRI JULIASTUTI ANDI LOMO | RT 016 | RASELA I |
30 31 | SUTISNA YUNITA TJANDRA | RT 017 | RASELA I |
32 33 | ANTON GERUNG - | RT 018 | RASELA I |
Jakarta, 01 Mei 2010
KETUA RW 02
( RACHMAT SETIAWAN )
Mobil Pintar Larasita
Dengan Mobil Larasita, Urus Sertifikat Tanah Makin Mudah
www.mobilpintar.com
JAKARTA, SENIN - Mengurus sertifikat tanah di Jakarta gampang dan tidak lagi berbelit-belit. Warga cukup datang membawa permohonan dan berkas data tanah ke mobil keliling Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah yang diberi nama Larasita di kelurahan atau kecamatan, petugas langsung datang mengukur tanah. Tak lebih dari 40 hari sertifikat diantar ke rumah.
"Jika persyaratan berkas permohonan warga lengkap seperti ada surat perolehan tanah, advice planning dari suku dinas tata ruang, dan persyaratan lainnya, pengurusan tanah bisa cepat rampung," kata Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat Ishak Djamaluddin saat peluncuran mobil Larasita, di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (16/2). Peluncuran mobil ini dilakukan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni.
Ishak mengatakan, proses pengurusan layanan ini hampir sama dengan pelayanan sertifikasi tanah reguler.
Bedanya, kini aparat pertanahan yang mendatangi pemohon pada pos pelayanan yang dijadwalkan. Pemohon cukup mengajukan berkas data tanah dan petugas langsung datang mengukur tanah itu.
Menurut Ishak, proses pembuatan sertifikat tanah, tanah negara membutuhkan waktu selama 38 hari kerja. Untuk tanah milik adat selama 120 hari kerja dan pembaharuan hak guna bangunan atau hak pakai selama 38 hari kerja. Sedangkan proses peningkatan dari hak pakai menjadi hak milik membutuhkan waktu tujuh hari kerja.
Kikis pungli
Sylviana Murni mengatakan, layanan itu untuk mengikis pungli yang selama ini dikeluhkan warga ketika mengurus sertifikat tanahnya.
Dia mengakui, selama ini warga selalu dipersulit setiap kali akan mengurus legalitas tanahnya. "Bukan rahasia umum dalam memuluskan proses sertifikasi tanah harus melewati sejumlah meja, bahkan berlaku semacam penawaran proses mau lewat jalan tol atau biasa," ujar Sylviana. Akibat ulah oknum petugas dan ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat, pemohon harus bolak-balik untuk mengurus sertifikat tanahnya.
"Jika persyaratan berkas permohonan warga lengkap seperti ada surat perolehan tanah, advice planning dari suku dinas tata ruang, dan persyaratan lainnya, pengurusan tanah bisa cepat rampung," kata Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat Ishak Djamaluddin saat peluncuran mobil Larasita, di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (16/2). Peluncuran mobil ini dilakukan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni.
Ishak mengatakan, proses pengurusan layanan ini hampir sama dengan pelayanan sertifikasi tanah reguler.
Bedanya, kini aparat pertanahan yang mendatangi pemohon pada pos pelayanan yang dijadwalkan. Pemohon cukup mengajukan berkas data tanah dan petugas langsung datang mengukur tanah itu.
Menurut Ishak, proses pembuatan sertifikat tanah, tanah negara membutuhkan waktu selama 38 hari kerja. Untuk tanah milik adat selama 120 hari kerja dan pembaharuan hak guna bangunan atau hak pakai selama 38 hari kerja. Sedangkan proses peningkatan dari hak pakai menjadi hak milik membutuhkan waktu tujuh hari kerja.
Kikis pungli
Sylviana Murni mengatakan, layanan itu untuk mengikis pungli yang selama ini dikeluhkan warga ketika mengurus sertifikat tanahnya.
Dia mengakui, selama ini warga selalu dipersulit setiap kali akan mengurus legalitas tanahnya. "Bukan rahasia umum dalam memuluskan proses sertifikasi tanah harus melewati sejumlah meja, bahkan berlaku semacam penawaran proses mau lewat jalan tol atau biasa," ujar Sylviana. Akibat ulah oknum petugas dan ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat, pemohon harus bolak-balik untuk mengurus sertifikat tanahnya.
Sumber : Kompas.com Senin, 16 Februari 2009 | 20:16 WIB
Penulis: Pingkan E Dundu
Surat Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )
Izin Mendirikan Bangunan
IMB adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun yang dapat diterbitkan apabila rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspek planologis, aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan dan aspek lingkungan.Untuk menerbitkan IMB diperlukan waktu untuk pemeriksaan dan penelitian secara administratif dan teknis. Mengingat keinginan masyarakat untuk dapat melakukan pembangunan secepatnya maka Dinas menerbitkan dan memberikan Izin Pendahuluan (IP) yang dapat dipakai untuk melaksanakan kegiatan membangun yang terdiri atas :
IP Menyeluruh
IP menyeluruh yaitu izin yang dikeluarkan sebelum IMB diterbitkan, dimana pemilik bangunan diizinkan untuk membangun sampai selesai seluruh rencananya.
Izin seperti ini dikeluarkan untuk :
a. Bangunan rumah tinggal sampai dengan 2 lapis tanpa pelanggaran ;
b. Bangunan rumah tinggal yang memerlukan penelitian rencana arsitektur secara khusus (antara lain daerah pemugaran);
c. Bangunan bukan rumah tinggal sampai dengan 2 lapis tanpa pelanggaran dan bebas dari perhitungan konstruksi;
d. Bangunan bukan rumah tinggal dengan bentang konstruksi sampai dengan 13 Meter.
IP Sebagian
IP sebagian yaitu izin yang dikeluarkan sebelum IMB diterbitkan, dimana pemilik bangunan hanya diizinkan membangun sampai dengan tahap-tahap pekerjaan tertentu (misalnya sampai dengan pekerjaan pondasi).
Hal ini terutama disebabkan oleh karena bangunan tersebut perlu penelitian lebih mendalam, dalam bidang konstruksi, instalasi dan perlengkapan bangunan. Izin seperti ini dikeluarkan untuk :
a. Bangunan bukan rumah tinggal bertingkat atau tidak bertingkat yang memerlukan rencana konstruksi;
b. Bangunan bukan rumah tinggal yang memerlukan rencana instalasi dan perlengkapan bangunan.
Izin Persiapan
Izin Persiapan yaitu izin yang dikeluarkan sebelum IMB diterbitkan, dimana pemilik bangunan hanya diizinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat persiapan (misalnya, pemagaran, pemasangan, bowkeet, bowplank). Untuk kegiatan fisik pembangunan hanya dapat dimulai apabila IMB telah diterbitkan
Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
1. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan Dan Kelayakan menggunakan Bangunan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 147 Tahun 2000
"Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Penetapan Keterangan
Rencana Kota ( KRK ) dan Penetapan Izin Pendahuluan ( IP ) Mendirikan
Bangunan pada seksi P2K Kecamatan".
Ketentuan:
Untuk setiap kegiatan pembangunan bangunan di wilayah DKI Jakarta, masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan memperoleh IMB.
Untuk bisa menggunakan bangunan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh IPB dari DPPK DKI Jakarta.
Bangunan yang tidak memiliki IMB akan terkena sanksi yaitu tindakan penertiban. Untuk mendapatkan IMB, pertama pemohon harus datang ke SUDIN Pengawasan Pembangunan Kota Wilayah setempat, di mana bangunan itu akan didirikan, untuk mengajukan PIMB. Sebelumnya terlebih dahulu pemohon harus menyiapkan dan melengkapi berkas permohonan yang akan diajukan.
Persyaratan :
Untuk Bangunan Rumah Tinggal :
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (1 lembar)
2. Foto copy surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut :
a. Sertifikat Tanah
b. Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut
c. Surat Kavling dari Pemerintah Daerah c.q Walikotamadya atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur.
d. Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat.
e. Surat Keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara.
f Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah.
g. Surat Pernyataan dari instansi Pemerintah atau pemimpin proyek Tim Pembebasan tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah
h. Hasil Sidang Panitia A yang dikeluarkan Kantor Pertanahan disertai Surat Pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat.
i. Surat girik, disertai surat pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui lurah setempat.
j. Surat Kohir Verponding Indonesia, disertai pernyataan bahwa Pemilik sudah menempati, menguasai tanah verponding tersebut selama 10 tahun atau lebih, baik sebagian atau seluruhnya dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat.
3. Untuk surat tanah tersebut harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon
4. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, baik yang diisyaratkan.
5. Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar.
6. Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk Bangunan rumah tinggal pada lokasi yang telah dikeluarkan IMB sebagai keterangan pengganti Keterangan dan Peta Rencana Kota tersebut diatas sebanyak minimal tujuh set.
7. Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set.
8. Fotocopy surat izin bekerja sebagai penanggung jawab rancangan arsitektur, kecuali untuk bangunan Wisma Kecil dan Wisma Sedang di daerah bukan Real Estate dan bukan daerah pemugaran.
9. Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota ( TPAK), untuk bangunan rumah tinggal di daerah pemugaran golongan A dan B
Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk bangunan rumah tinggal dengan bentangan struktur yang dominan lebih besar dari enam meter serta foto copy surat izin bekerja Perencanaan Stuktur ( 1 lembar)
Untuk Bangunan Bukan Rumah Tinggal :
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( 1 lembar )
2. Foto copy surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut :
a. Sertifikat tanah
b. Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh Pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut.
d. Fatwa tanah atau rekomendasi dari kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan Setempat.
e. Surat Keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara
f. Surat Persetujuan/penunjukan Gubernur untuk bangunan bersifat sementara, bangunan di atas prasarana, bangunan di atas air atau bangunan khusus.
g. Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah. Surat pernyataan dari instansi Pemerintah atau Pemimpin Proyek/Tim pembebasan Tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah.
3. Untuk surat tanah tersebut harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon
4. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, baik yang diisyaratkan.
5. Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar
6. Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk bangunan yang telah memiliki IMB dan dugunakan untuk kegiatan perbaikan/perubahan dan atau penambahan sebagai pengganti keterangan dan Peta Rencana Kota tersebut minimal sebanyak tujuh set.
7. Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set dan foto copy surat izin bekerja Perancang Arsitektur ( 1 lembar ).
8. Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota ( TPAK) bagi yang disayaratkan.
9. Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk bangunan dan laporan hasil penyelidikan tanah sebanyak minimal tiga set serta foto copy surat izin bekerja Perencana Struktur bagi yang disyaratkan ( 1 lembar ).
10. Perhitungan, gambar instalasi dan perlengkapannya minimla tiga set serta foto copy surat izin bekerja Perencana Instalasi dan Perlengkapannya, bagi yang disyaratkan (1 lembar).
Untuk bangunan tempat ibadah, selain memenuhi kelengkapan persyaratan di atas harus dilengkapi juga dengan surat persetujuan Gubernur.
Copyright 2009 - DISKOMINFO Kota Administrasi Jakarta Pusat
Pengurusan Surat-Surat Lainnya
Pengurusan Surat-Surat Lainnya
- Surat Keterangan Tamu
- Surat Keterangan Pindah
- Pelaporan Pendatang Baru
- Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak
Lokasi Pelayanan : Kantor Kelurahan
Waktu Pelayanan : 1 (satu) hari kerja
Tarif : Gratis
Untuk mendapatkan Surat Keterangan Tamu harus memenuhi syarat-syarat berikut :
• Surat Pengantar dari RT / RW
• Surat Keterangan Bepergian / Surat Jalan dari daerah asal
• Surat Keterangan Tamu dari Kepolisian dan atau Surat Tanda Melapor Diri (STMD) bagi tamu WNA
2. Surat Keterangan Pindah
Lokasi Pelayanan : Kantor Kelurahan
Waktu Pelayanan : 1 (satu) hari kerja
Tarif : Gratis
Ketentuan :
• Pendaftaran Pelaporan Perpindahan dilaksanakan di Kantor Kelurahan
• Sebagai bukti pendaftaran pelaporan perpindahan, diberikan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani Oleh Lurah atas nama Camat
• Perpindahan dalam satu Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah
• Kepindahan ke luar Propinsi DKI disertai dengan pencabutan KK dan KTP oleh Lurah.
Persyaratan :
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pelaporan kepindahan adalah :
• Surat Pengantar RT/RW
• Kartu Keluarga (KK)
• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) bagi Penduduk WNA
• Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) bagi Pendatang WNA.
Prosedur Pelaporan Perpindahan
A. Penduduk berkewajiban :
• Menyiapkan persyaratan sesuai dengan ketentuan
• Melaporkan kepindahannya kepada Lurah
B. Lurah berkewajiban :
• Menerima dan meneliti persyaratan pelaporan perpindahan dari penduduk
• Mencatat data kepindahan ke dalam Buku Induk
• Mengisi Formulir Permohonan Pindah (Model FS-07)
• Menyerahkan Formulir Permohonan Pindah (Model FS-07) kepada penduduk
C. Penduduk berkewajiban :
• Menerima dan meneliti Formulir Permohonan Pindah (Model FS-07) dari Lurah
• Menandatangani Formulir Permohonan Pindah (Model FS-07)
• Menyerahkan Formulir Permohonan Pindah (Model FS-07) kepada Lurah
D. Lurah berkewajiban :
• Menerima dan meneliti Formulir Permohonan Pindah (Model FS-07) yang telah ditandatangani oleh penduduk
• Memproses data Permohonan Pindah dengan Komputer
• Menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah
• Menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada Penduduk.
3. Pelaporan Pendatang Baru
Lokasi Pelayanan : Kantor Kecamatan
Waktu Pelayanan : 1 (satu) hari kerja
Tarif : Gratis
Sebagai hasil Pelaporan Pendatang Baru diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru (SKPPB).
Setelah memperoleh SKPPB, pendatang melapor ke Lurah untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi yang berusia 17 tahun ke atas atau bagi yang belum berusia 17 tahun tetapi telah kawin.
Persyaratan :
1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Surat Pengantar dari Lurah
3. Surat Pindah dari Daerah Asal
4. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian Daerah Asal
5. Surat Jaminan Tempat Tinggal dari Penduduk yang telah memiliki
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
6. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi / Sekolah bagi yang akan sekolah
4. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak
Lokasi Pelayanan : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Waktu Pelayanan : -
Tarif : Rp. 50.000,-
© 2008 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
Terakhir Diperbaharui ( Senin, 16 Juni 2008 )
Pengurusan Akte Rusak
JIKA AKTA CATATAN SIPIL ANDA RUSAK, HILANG ATAU TERBAKAR
Hubungi Segera :
1. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta
2. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta
3. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta
4. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta
5. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta
ATAU HUBUNGI :
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta
Jalan Letjen. S. Parman No. 7 Jakarta Barat, apabila akta anda dicatat diluar tahun pada nomor 1 sampai dengan nomor 5 diatas.
DENGAN MEMBAWA PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Surat Lapor Kehilangan dari Kepolisian setempat.
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Fotocopy Kutipan Akta (apabila ada).
5. Mengisi formulir yang disediakan.
Copyright 2009 - DISKOMINFO Kota Administrasi Jakarta Pusat
Pembuatan Akte Perkawinan
Pembuatan Akta Perkawinan
Lokasi Pelayanan : 1. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi dan
2. Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Biaya : Rp. 50.000 (Pencatatan),
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta melayani Pencatatan Perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tata cara agama selain agama Islam. Pencatatan Perkawinan didasarkan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, usia perkawinan adalah 19 tahun bagi Pria dan 16 tahun bagi Wanita.
Jika Anda melangsungkan perkawinan dalam usia di bawah 21 tahun, maka Anda harus memperoleh ijin dari orang tua. Apabila Anda masih di bawah 19 tahun bagi Pria dan di bawah usia 16 tahun bagi Wanita, maka harus memperoleh Dispensasi dari Pengadilan Negeri.
Persyaratan :
Untuk mendapatkan Pelayanan Pencatatan Perkawinan, harus melengkapi persyaratan berikut ini :
- Akta Kelahiran
- Surat Keterangan dari Lurah
- Fotocopy KK/KTP yang dilegalisir oleh Lurah
- Pas Foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar
- 2 (dua) orang SAKSI yang telah berusia 21 tahun ke atas
- Akta Kelahiran Anak yang akan diakui/disahkan
- Akta Perceraian / Akta Kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin
- Ijin dari Komandan bagi Anggota TNI / Kepolisian
- Passport bagi WNA
- Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian bagi WNA
- Surat dari Kedutaan / Konsul / Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan (bagi WNA)
- SKK dari Imigrasi (bagi WNA)
Waktu yang tepat untuk mencatatkan perkawinan
- 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Pendaftaran. Jika kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus dengan Dispensasi dari Camat yang harus ditandatangani Camat
- Catatkan perkawinan Anda sebelum 1 (satu) bulan sejak Perkawinan menurut Agama dilangsungkan
Pemakaian Ruangan ::
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyediakan ruangan untuk melangsungkan upacara perkawinan. Untuk memanfaatkan ruangan ini dikenakan biaya Rp. 25.000 untuk WNI, dan Rp. 50.000 untuk WNA.
